JAKARTA : Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Dapil Kalimantan Barat II, Gulam Mohamad Sharon, menyoroti persoalan distribusi elpiji di daerah terpencil, terutama di wilayah perbatasan dan daerah yang minim akses internet. Hal tersebut disampaikannya langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Senin (3/2/2025).
Sharon, yang juga menjabat sebagai Ketua HIPMI Kalimantan Barat, menekankan bahwa tidak semua daerah bisa dijadikan sub pangkalan distribusi elpiji karena keterbatasan infrastruktur, termasuk akses internet. Ia mencontohkan daerah pemilihannya di perbatasan Indonesia-Malaysia, di mana akses internet sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali.
“Pak Menteri, saya ingin menyoroti masalah elpiji ini. Seperti Bapak yang lahir di Papua, di lokasi yang tidak ada internet, sama seperti di daerah saya. Jadi, untuk sub pangkalan, mungkin Bapak perlu mempertimbangkan kembali. Ada lokasi-lokasi yang memang tidak bisa menjadi sub pangkalan, tetapi perlu pengencer. Contohnya di daerah saya, itu daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, internetnya tidak ada. Bagaimana mereka mau jadi sub pangkalan? Di sinilah pentingnya pengencer,” ujar Sharon.
Lebih lanjut, politikus NasDem itu meminta pemerintah memberikan dispensasi untuk beberapa daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan distribusi elpiji merata, meskipun jumlah penduduk di daerah tersebut tidak banyak.
“Jadi, maksud saya, ada beberapa daerah yang harus kita beri dispensasi, Pak Menteri. Karena negara harus hadir, walaupun jumlah penduduknya tidak banyak,” tegas Sharon. (TRI)
