JAKARTA – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Selasa (6/5/2025). Rapat tersebut membahas Program Kerja dan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2025, termasuk pagu sebelum dan sesudah efisiensi, serta meninjau hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester I Tahun 2024.
Usai rapat, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa pihaknya meminta Basarnas untuk terlebih dahulu melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti kapal, pesawat, dan peralatan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan sejauh mana kekuatan anggaran yang tersedia mampu mencakup kebutuhan pemeliharaan.
“Tadi saya minta Kepala Basarnas untuk menginventarisir secara keseluruhan dulu sarana prasarana yang ada, mulai dari kapal, pesawat, dan lainnya. Kekuatan anggaran yang ada bisa melakukan maintenance berapa lama atau berapa banyak yang bisa dilakukan,” ujar Lasarus.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pemeliharaan peralatan yang ada agar tetap siap digunakan jika terjadi bencana. “Kalau alat yang ada tidak terawat, nantinya kalau terjadi bencana itu pasti masalah. Walaupun ada dukungan dari berbagai pihak, tetapi yang paling mudah itu Basarnas menggerakkan peralatan yang mereka punya,” imbuhnya. Menurutnya, anggaran Basarnas saat ini dinilai cukup untuk fokus pada pemeliharaan peralatan yang sudah dimiliki.
Sementara itu, terkait BMKG, Lasarus meminta agar lembaga tersebut menyampaikan laporan secara lebih rinci dalam rapat selanjutnya. Ia juga mengingatkan agar pengadaan alat baru tidak menjadi prioritas, melainkan pemeliharaan alat yang sudah tersedia.
“BMKG ini kan punya satelit, radar, dan peralatan teknologi lainnya. Kami minta tidak beli baru dulu, yang ada dirawat dengan dana yang tersedia,” jelasnya.
Komisi V berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien dan tepat sasaran, terutama dalam bidang kebencanaan dan mitigasi risiko melalui dukungan terhadap Basarnas dan BMKG. (TRI)
