PONTIANAK – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat pertama bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kalbar, Senin (13/1).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Panggi Pratama Putra Lasarus, ini bertujuan untuk memperkenalkan anggota-anggota Komisi IV yang baru serta membahas berbagai persoalan infrastruktur di Kalimantan Barat.
“Kami juga saling berkenalan dan bersilaturahmi. Intinya, rapat yang kami adakan ini sifatnya santai tetapi tetap serius dalam membahas persoalan infrastruktur publik di Kalimantan Barat,” ujar Panggi Pratama.
Dalam rapat tersebut, sejumlah masukan dari anggota Komisi IV turut disampaikan, salah satunya terkait perbaikan ruas jalan provinsi dari Simpang Medang – Nanga Mau – Tebidah hingga ke Serawai. Komisi IV menekankan agar proyek ini segera dikerjakan agar tidak terus menjadi kekecewaan bagi masyarakat.
Selain itu, Komisi IV DPRD Kalbar juga meminta pemaparan dari Dinas PUPR terkait realisasi anggaran 2024, termasuk proyek yang belum selesai, kendala yang dihadapi di lapangan, serta solusi teknis yang telah direncanakan.
Dalam rapat ini, turut dibahas perkembangan proyek Jembatan Sungai Sambas Besar yang dibiayai oleh APBN. Dinas PUPR Kalbar menjelaskan bahwa proses peresmian jembatan tersebut masih menunggu jadwal resmi dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Hingga saat ini, kepastian kunjungan Presiden ke Kalbar dan Sambas masih dalam tahap koordinasi.
Rapat ini menjadi langkah awal Komisi IV DPRD Kalbar dalam mengawal pembangunan infrastruktur daerah agar dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
