JAKARTA – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, serta Kepala BNPB/Basarnas, Rabu (23/4). Agenda utama rapat adalah membahas evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi selama arus mudik dan balik Lebaran 2025.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan sejumlah catatan penting sebagai bahan evaluasi kepada para mitra kerja, khususnya Kementerian Perhubungan. Salah satunya adalah terkait penggunaan anggaran subsidi tiket sebesar 286 miliar.
“Perlu dijelaskan secara rinci apakah subsidi tersebut terserap seluruhnya, maskapai mana saja yang menyerapnya, serta berapa besarannya,” ujar Lasarus.
Lasarus juga mengapresiasi kebijakan inovatif Kementerian Perhubungan, seperti konsep “work from anywhere” yang dinilai mampu mengurai kepadatan arus mudik dengan menyebar waktu keberangkatan masyarakat. Ia menyarankan agar kebijakan ini dikombinasikan dengan manajemen rekayasa lalu lintas oleh Korlantas Polri untuk mengoptimalkan hasilnya.
“Kalau bisa dikombinasi, kerja dari mana saja ditindaklanjuti dengan rekayasa lalu lintas yang diperpanjang, ini bisa mengurangi penumpukan arus,” lanjutnya.
Terkait keselamatan lalu lintas, Lasarus menyoroti tingginya angka kecelakaan kendaraan roda dua. Ia menilai Indonesia masih lambat dalam mengembangkan moda transportasi publik dan mendorong pemerintah untuk memperluas program subsidi angkutan umum.
“Saya pikir ini harus lebih masif dilakukan, supaya masyarakat punya banyak pilihan dan tidak bergantung pada motor yang penuh risiko,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa diskon tiket yang diberikan bervariasi antara 12 persen hingga 22 persen, dan pihaknya masih mengumpulkan data lengkap dari operator penerbangan untuk laporan selanjutnya.
Sementara itu, Menteri PU, Dody Hanggodo menyampaikan soal Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Ia mengakui adanya tantangan dalam menahan kenaikan tarif tol karena pengajuan kenaikan umumnya diajukan oleh BUJT yang mengklaim telah memenuhi SPM.
“Kami sepakat akan menyiapkan tim khusus, baik secara outsourcing maupun internal, untuk mengecek secara berkala pemenuhan SPM dan menyinkronkannya dengan Panja DPR,” ujar Menteri PU.
Dari pihak Korlantas Polri, disampaikan Kombes Aries Syahbudin bahwa tingginya angka kecelakaan roda dua menjadi perhatian utama. Program mudik gratis diharapkan menjadi solusi sementara, namun pendekatan yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat seperti layanan “pintu ke pintu” perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan ke depan. (TRI)
