JAKARTA – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol bersama Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) pada Senin (26/5). Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan berbagai persoalan terkait sistem pembayaran tol nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF) yang hingga kini belum tuntas implementasinya di Indonesia.
Lasarus menyampaikan keprihatinannya terkait permasalahan kerja sama teknologi MLFF dengan pihak Hungaria yang tidak kunjung mencapai kesepakatan. “Akibat urusan dengan perusahaan Hungaria ini, sekarang kita mengalami perlambatan di jalan tol. Ini berdampak pada pergerakan orang dan barang, dan akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Lasarus.
Ia juga menyoroti dampak nyata dari lambannya penerapan sistem MLFF, seperti kemacetan di pintu tol akibat pengguna yang berhenti karena saldo habis atau gangguan sistem. “Ini pemborosan luar biasa. Coba dihitung berapa liter BBM yang habis tiap hari hanya karena kendaraan harus antre di gerbang tol. Belum lagi keterlambatan aktivitas masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
Lasarus mengingatkan agar semua pihak berhati-hati dalam memilih mitra kerja teknologi, khususnya yang menyangkut kepentingan nasional. “Jangan sampai memaksakan produk yang tidak kredibel lalu membelenggu kita semua, bahkan membelenggu bangsa ini,” tegasnya. Ia menegaskan jika terdapat kerugian negara akibat persoalan ini, Komisi V DPR RI akan mengusutnya secara menyeluruh.
Selain menyinggung MLFF, Lasarus juga menekankan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol. Ia menyebut SPM yang dimaksud mencakup 8 substansi, 47 indikator, dan 67 tolak ukur. “Jika seluruh komponen ini terpenuhi, kami tidak akan mempermasalahkannya,” tutupnya. (TRI)
