KALBAR – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sintang, Sandan, menyampaikan kekecewaannya terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak, khususnya terhadap pasien yang dirujuk dari daerah dan menggunakan BPJS Kesehatan.
Hal ini disampaikan Sandan terkait kasus pasien rujukan asal Desa Buntut Purun, Kecamatan Ambalau, bernama Paulina Herlina Wati. Pasien tersebut didiagnosa menderita tumor ganas pada ovarium dan telah dirujuk ke RSUD dr. Soedarso sejak 5 Mei 2025. Namun hingga saat ini, pasien belum mendapatkan tindakan operasi dan justru baru mendapat informasi bahwa jadwal operasi baru tersedia pada 3 Agustus mendatang.
“Kalau kita lihat kondisinya, ini bukan lagi membantu orang sakit, tapi malah seperti membiarkan sampai meninggal. Syukur kalau selamat sampai tanggal 3 itu. Wajar menunggu kalau masih sehat, tapi kalau begini, pulangnya bisa-bisa bawa peti mati,” ungkap Sandan dengan nada geram.
Ia pun mempertanyakan perbedaan perlakuan antara pasien umum dan pasien BPJS. Menurutnya, pelayanan yang lambat seperti ini mencerminkan ketidakadilan dalam sistem pelayanan kesehatan yang seharusnya tidak terjadi, terlebih biaya BPJS ditanggung negara.
“Apa perlakuan terhadap pasien BPJS memang berbeda? Kalau pasien umum katanya bisa cepat ditangani. Kalau begitu, buat apa negara membayar iuran BPJS kalau warga tidak mendapatkan pelayanan maksimal?” tegasnya.
Sandan juga mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Dinas Kesehatan dan Gubernur, untuk segera mengevaluasi kinerja manajemen RSUD dr. Soedarso. Ia menilai, kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi.
“Bukan hanya sekali dua kali. Dulu ada warga kami juga, Pak Suaner dari Desa Sake, Kecamatan Ambalau, dirujuk ke Soedarso dalam kondisi baik, naik bis sendiri. Tapi pulangnya dalam peti mati,” tutup Sandan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD dr. Soedarso belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut. (Red)
