SINTANG – Kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya optimal berkaitan erat dengan situasi keuangan daerah yang saat ini tengah mengalami penyesuaian. Kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional turut memengaruhi kapasitas daerah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan, termasuk upaya peningkatan dan perbaikan jalan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap menaruh perhatian terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, berbagai langkah telah dirancang, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Pernyataan itu disampaikan usai dirinya menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 tingkat Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati, Kamis (9/4/2026). Dalam forum tersebut, sejumlah usulan prioritas pembangunan dibahas secara menyeluruh, termasuk peningkatan kualitas jalan di beberapa wilayah.
Sandan menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam terhadap kondisi yang ada. Hanya saja, proses perbaikan tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui tahapan perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan ketentuan.
“Perbaikan tentu menjadi perhatian bersama. Namun semua harus melalui proses yang benar agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memahami situasi yang sedang dihadapi, mengingat kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya terjadi di Kabupaten Sintang, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.
Selain itu, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi tantangan dalam mempercepat pembangunan. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal daerah menjadi terbatas.
Meski demikian, Sandan berharap upaya perbaikan infrastruktur tetap dapat berjalan secara bertahap. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang serta dukungan semua pihak agar pembangunan di Kabupaten Sintang dapat terus berlanjut secara berkelanjutan. (RED)
