SINTANG – Pemangkasan anggaran yang cukup besar pada tahun 2026 menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten Sintang. Total pengurangan anggaran yang mencapai sekitar Rp388 miliar berdampak langsung pada berbagai program pembangunan.
Situasi ini mendorong DPRD Sintang untuk meminta pemerintah daerah lebih aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang, Muhammad Chomain Wahab, menilai langkah tersebut sangat penting agar daerah tetap memperoleh dukungan anggaran di tengah keterbatasan fiskal.
“Dengan kondisi banyak pemotongan anggaran, kami dari dewan mendorong agar komunikasi lebih intensif ke pemerintah pusat maupun provinsi,” ujarnya usai menghadiri pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Sintang di Hotel My Home Sintang, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, komunikasi tersebut dapat diwujudkan melalui pengajuan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu contoh yang disoroti adalah kondisi Jalan Bedayan yang rusak parah dan sempat menjadi perhatian publik.
Chomain mendukung langkah pemerintah daerah yang telah mengusulkan perbaikan jalan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini diarahkan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dan telah disampaikan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat.
“Seperti Jalan Bedayan, komunikasinya memang harus ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keterbatasan anggaran daerah saat ini harus diimbangi dengan strategi komunikasi yang kuat. Dengan demikian, pembangunan tetap bisa berjalan meskipun sumber dana daerah terbatas.
Sebelumnya, Bupati Sintang juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mencari peluang tambahan anggaran.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan, terutama untuk infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat. (RED)
