SINTANG – Upaya mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang kembali mendapat sorotan positif. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Kusnadi, memberikan apresiasi atas langkah sigap pemerintah daerah bersama pihak pusat yang turun langsung melihat kondisi jalan rusak di wilayah Kecamatan Sepauk.
Kunjungan tersebut dilakukan oleh Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, didampingi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Chandra Syah Parmance, ke ruas jalan Bedayan–Nanga Libau pada Selasa, 14 April 2026. Peninjauan ini dilakukan setelah kondisi jalan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial karena dinilai menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari.
Saat ini, penanganan awal ruas jalan tersebut sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ). Langkah ini diharapkan mampu memberikan solusi sementara sembari menunggu penanganan lebih lanjut.
Kusnadi menyampaikan apresiasinya atas kehadiran langsung pemerintah daerah dan BPJN di lokasi. “Saya sangat mengapresiasi kunjungan Pak Bupati Sintang dan rombongan dari BPJN Kalbar,” ujar Kusnadi saat diwawancarai usai menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Sintang 2026 di Hotel My Home Sintang, Rabu, (15/4/2026.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Sepauk dan Tempunak, ia menilai langkah tersebut menjadi sinyal positif bagi masyarakat yang berharap perbaikan jalan segera direalisasikan. Ia juga berharap proses penanganan yang sedang berjalan dapat dipercepat.
“Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa segera terwujud, yakni kondisi jalan yang lancar, bahkan bisa diaspal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kusnadi juga mendukung usulan agar perbaikan jalan tersebut masuk dalam skema pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Ia menilai keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri.
“Semoga usulan agar jalan ditangani melalui IJD bisa terwujud, karena kalau hanya mengandalkan APBD Sintang tentu sangat terbatas. Apalagi saat ini ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang berdampak pada pemangkasan anggaran Pemkab Sintang cukup besar tahun ini,” jelasnya.
Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur membutuhkan kerja sama lintas tingkat pemerintahan. “Intinya, yang sangat diperlukan saat ini adalah kolaborasi, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” pungkasnya. (RED)
